BPPKAD Kabupaten Ponorogo pada hari Rabu (16/6) bertempat di Ruang Rapat Bantarangin telah melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), dengan peserta Perencana Sub Koordinator Penyusunan Program dan Pelaporan pada 77 SKPD yang terbagi menjadi 2 sesi kegiatan. Rapat koordinasi penyusunan SSH ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran KPK dan BPK terkait penyusunan satuan harga yang pada salah satu poin bahwa pelaksanaan penyusunan SSH harus diilaksanakan dengan survei langsung ke lapangan guna memperoleh hasil yang valid. Jumat, 17 Juni 2022.
Pada tahun-tahun sebelumnya BPPKAD telah melakukan survei lapangan bersama dengan pihak ketiga antara lain Universitas Gajah Mada (UGM). Namun, pelaksanaan survei tersebut terhenti dikarenakan pandemi dan adanya sistem penganggaran yang baru yaitu SIPD dari Kementrian Dalam Negeri yang SSH diatur secara khusus pada salah satu menu di SIPD.
Rapat Penyusunan SSH
Lebih lanjut pada salah satu wawancara, Kabid Asset menyatakan bahwa, “Kemarin (16/06) kami sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah SKPD di ruang rapat Bantarangin sebagai langkah awal proses penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) yang nantinya juga melibatkan dengan pihak ketiga,” terang Eka Okgie Rustama Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Ponorogo.
“Tujuan pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) tersebut adalah terciptanya suatu Peraturan Bupati yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan utamanya belanja barang dan jasa bagi SKPD sehingga lebih terkoordinir dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan sesuai harga pasaran,” imbuhnya.
Dalam koordinasi penyusunan SSH disepakati harga satuan barang yang tertera pada SSH tersebut merupakan harga tertinggi yang sudah termasuk pajak didalamnya. Dengan tujuan agar masing masing SKPD dapat menetapkan pajak yang akan dibayarkan kepada negara,” terang Eka Okgie Rustama.
Koordinasi penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) tersebut diikuti oleh beberapa SKPD dengan skala besar dengan menyesuaikan besaran item yang dibelanjakan. Seperti Dinas Pertanian dengan pembelanjaan pupuk, Dinas PU dengan pembelanjaan infrastruktur serta beberapa dinas lain yang tentunya dalam rapat koordinasi tersebut BPPKAD meminta masukan untuk dapat menyusun SSH dengan baik sehingga dapat dipedomani oleh semua pihak.
Koordinasi seperti ini sangat penting dilakukan karena tidak menutup kemungkinan di tengah tahun anggaran ada beberapa barang yang harganya bersifat fluktuatif, sebagai contoh minyak goreng atau pada kejadian yang lalu yaitu pandemi Covid-19. (tim)
