Sejarah Pembentukan BPPKAD
Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ponorogo, diera milenial ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 2002 Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah digabung atau lebur menjadi 1 (satu) OPD yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Pada tahun 2003 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Pada tahun 2011 terdapat penambahan bidang yaitu Bidang Asset sehingga namanya berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).
Kemudian pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, maka DPPKAD berubah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo (BPPKAD) yang terdiri dari 6 (enam) bidang dan 1 (satu) sekretariat.
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 143 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
Perubahan telah disusun 2 (dua) kali, pertama pada tahun 2018 dilakukan perubahan pada nomenklatur Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain menjadi Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah. Yang kedua pada tahun 2019 terdapat perubahan pada nomenklatur Sub Bidang pada Bidang Pajak Daerah, semua Sub Bidang Pajak Daerah I menjadi Sub Bidang Pendataan dan Penetapan dan Sub Bidang Pajak Daerah II menjadi Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian.