BPPKAD Ponorogo kembali memiliki Kepala Badan yang baru, Ir. Sumarno, MM resmi memimpin BPPKAD Ponorogo pada tanggal 01 Januari 2023. Senin 23 Januari 2023.
Pria kelahiran asli Ponorogo ini meniti karier di pemerintahan pada awal tahun 1991 kemudian berdinas pertama kali menjadi staff di Kesra. Lalu berpindah tugas di PUPR menjadi Kasi pada bagian Perencanaan Pertamanan dan Kebersihan.
tidak berhenti hingga disini, lulusan UGM (Univesitas Gajah Mada) ini kemudian bergeser ke Dinas Pasar menempati Kepala Bidang Penerimaan selama 7 tahun (dimulai dari pertama kali berdiri hingga berakhirnya dinas pasar)
Kemudian pada tahun 2008 bertugas di Bappeda Ponorogo menempati posisi sebagai Kepala Bidang Data, hingga menjadi Kabid Litbang (Penelitian dan Pengembangan). Berproses selama 13 tahun di Bappeda hingga akhirnya menjadi Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo.
Ketika menjadi assisten, pada awal tahun 2021 dipercaya Kepala Daerah untuk menjadi Plt di Dinas Lingkungan Hidup hingga Dinas Perdakum.
Kapala BPPKAD Ponorogo, Sumarno menuturkan kunci keberhasilan dalam setiap menjalankan tugas tersebut adalah bagaimana dapat dan mampu memahami tugas pokok dan fungsi pekerjaan.
“Setiap menjalankan tugas kita harus memahami tugas pokok dan fungsinya terlebih dahulu, selain itu kita harus memahami dokumen perencanaan yang menjadi induk berjalannya sebuah pemerintahan,” tuturnya.
“Selain itu dispilin itu wajib, selalu belajar karena belajar tidak mengenal batasan usia. Kalau istilah orang Jawa adalah : Kober, Pinter, Bener. Kober tersebut adalah menyempatkan waktu. Pinter ialah setiap saat harus belajar. Kemudian Bener adalah kedisiplinan harus kita jaga, tunduk terhadap aturan,” kata Sumarno.
Kedepan, kenaikan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih menjadi prioritas utama, seperti sosialisasi, digitalisasi, sehingga ketika menerapkan sistem digitalisasi akan mendapatkan respon kepercayaan dari masyarakat karena lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu trobosan awal sudah dilakukan oleh BPPKAD Ponorogo dengan mengundang KPPN Madiun untuk mengevaluasi capaian target pada tahun 2022. Sehingga akan dapat melakukan koreksi dan evaluasi hingga dapat mencapai target pekerjaan yang diharapkan. BPPKAD juga bekerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) terkait dengan SPT Pelayanan Pajak. (tim)
