BPPKAD Kabupaten Ponorogo melakukan harmonisasi serta sinkronisasi bersama Kemenkumham dan Bapeperda terkait pembuatan Raperda yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum. Selasa, 04 Juli 2023
Hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mengeliminir gugatan pada saat Raperda tersebut diundangkan. Pada tahap awal BPPKAD telah melakukan harmonisasi dengan Kemenkumham yang dilakukan pada bulan Mei 2023. Kemudian tahap ke-2 dilaksanan setelah muncul tanggapan dari Kemenkumham, dengan agenda melakukan sinkronisasi materi bersamaan dengan terbitnya PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah
BPPKAD Ponorogo Ir. H. Sumarno, M.M melalui Kepala Bidang Pajak Daerah menerangkan bahwa sebelum mengajukan Reperda ke DPRD pemerintah daerah harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kemenkumham dan Bapeperda.
“Setelah semua tahapan selesai dan kita menerima surat rekomendasi dari Kemenkumham, langkah selanjutnya kita melakukan koordinasi dengan Bapeperda untuk melakukan sinkronisasi sekali lagi. Kemudian oleh Bapeperda akan diterbitkan rekomendasi sebagai bahan usulan Raperda ke DPRD,” terangnya.
“Rencananya, pada tanggal 05 Juli 2023 pemerintah daerah (Bupati Ponorogo) dijadwalkan menyampaikan usulan pengajuan Raperda ke DPRD yang sebelumnya sudah melakukan sinkronisasi dengan Bapeperda,” paparnya.
Seperti diketahui, sebelum pemerintah daerah merancang serta membentuk peraturan daerah terkait restribusi dan pajak daerah, langkah awal pemerintah daerah melalui BPPKAD melakukan harmonisasi dengan Kemenkumham (Eksekutif) serta Badan Pembetukan Peraturan Daerah (Bapeperda) / Legislatif. Hal ini mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Tata Cara Pembuatan Produk Hukum. (tim)
