Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui BPPKAD menggelar Gathering Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Ponorogo, Sekertaris Daerah beserta jajaran Ketua dan Anggota DPRD, jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Ponorogo, Pimpinan Bank Jatim, PLN UP3 Ponorogo dan Madiun, Kepala KPKNL Madiun, Notaris, PPAT, Camat, Kepala Desa, Lurah se- Kabupaten Ponorogo beserta Wajib Pajak. Rabu 30 November 2022.
Ir. Winarko Arief Tjahjono, MM Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo dalam sambutannya mengatakan pertumbuhan pajak di Kabupaten Ponorogo dalam 3 tahun terakhir cukup siginifikan.
Penghargaan pembayaran pelunasan PBB tercepat
“Pertumbuhan pajak kita dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut : Tahun 2020 target pajak daerah sebesar 78,6 miliar, realisasi pajak 90,4 miliar (115%). Tahun 2021 target pajak daerah 85,5 miliar, realisasi pajak 96,5 miliar (112%). Tahun 2022 target pajak Daerah 98, 5 miliar realisasi pajak pada tanggal 31 Oktober 2022 realisasi 98,5 miliar (100%). Kita masih punya waktu dua bulan lagi sehingga pada akhir tahun nanti akan ada tambahan dari pendapatan pajak daerah,” paparnya.
“Pemerintah daerah melalui BPPKAD terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan menerapkan pelayanan pembayaran pajak daerah secara non tunai, seperti kanal pembayaran Bank Jatim Baik melalui ATM, mobile banking, virtual account, retailer, aplikasi lain seperti Toko Pedia, GO-PAY, OVO dan Bli Bli, ” ungkapnya.
“Tahun ini Pemkab Ponorogo bekerja sama dengan Bank Jatim telah mengembangkan pembayaran pajak daerah melalui Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS). QRIS adalah metode standart dari Bank Indonesia yang merupakan jembatan yang terintegrasi untuk seluruh metode pembayaran keuangan Pemeritah Daerah sehingga wajib pajak dapat membayar pajak dengan lebih cepat lebih mudah dan aman,” terang Winarko Arief Tjahjono Kepala BPPKAD Ponorogo.
BPPKAD Ponorogo juga melalukan program relaksasi pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk tagihan pajak yang jatuh tempo sampai dengan 31 Agustus 2022. Sehingga Wajib Pajak hanya membayar pokok yang tidak disertai denda.
Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan terhadap 42 Desa dengan pembayaran pelunasan PBB tercepat, 35 Kelurahan, 7 Kecamatan dan Wajib Pajak teladan perorangan tahun 2021 di wilayah Kabupaten Ponorogo.(tim)
