Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, SE, MM menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 pada tanggal 18 Maret 2022 (un-audited) ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Jawa Timur.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 191 ayat (2), bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut meliputi ;
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- Neraca
- Laporan Oprasional (LO)
- Loporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Setelah penyampaian LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 (un-audited) tersebut, BPK-RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur mulai tanggal 21/03/22 melakukan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten PonorogoTahun 2021 (un-audited) hingga tanggal 19 April 2022 mendatang.
Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD Kabupaten Ponorogo Sulistyaningsih,S.Sos,MM menyampaikan bahwa semua tahapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten PonorogoTahun 2021 sudah dilakukan dan sudah di serahkan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
“Harapan kami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 yang di serahkan Bapak Bupati ke BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 10 (sepuluh) kalinya.” terangnya. (tim)
